Pertanyaan :
Seorang streamer mendadak viral setelah kontennya yang menuding selebgram, istri pesepakbola Indonesia, berselingkuh, dan kini berujung pada laporan polisi. Saat melakukan siaran langsung, streamer menuduh selebgram selingkuh dan melakukan hubungan badan dengan mantan kekasihnya. Atas tuduhan tersebut, selebgram melaporkan perbuatan streamer atas dasar fitnah.
Lantas, apa sanksi menuduh orang selingkuh?
Abdul Hadi – Jakarta
Jawaban :
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Sangsi Pidana Fitnah
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa fitnah merupakan salah satu tindak pidana penghinaan. Dengan kata lain, fitnah adalah salah satu jenis tindak pidana penghinaan di antara beberapa tindak pidana penghinaan lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam artikel Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik.
Menurut KBBI, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).
| Pasal 311 ayat (1) KUHP | Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023 |
| Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. | Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran yang dituduhkan tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[2] |
Pasal-Pasal yang Relevan
Kasus ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang hukum utama, yaitu fitnah dan pencemaran nama baik.
1. Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik
- Pasal 310 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- Tuduhan yang disiarkan secara langsung dan menjadi viral memenuhi unsur “supaya hal itu diketahui umum.” Unsur ini diperkuat karena media yang digunakan adalah siaran langsung yang dapat diakses banyak orang.
- Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang menuduhkan sesuatu dengan tujuan agar diketahui publik, yang dapat merusak kehormatan atau nama baik orang lain. Meskipun tuduhan tersebut benar, pelapor tetap dapat dijerat pasal ini.
2. Pasal 311 KUHP tentang Fitnah
- Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tidak dapat membuktikan dan tuduhannya itu tidak benar, maka ia dituduh melakukan fitnah, diancam karena fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- Fitnah merupakan bentuk pencemaran nama baik yang lebih serius karena mengandung unsur “ketidakbenaran” dari tuduhan. Dalam kasus ini, jika si streamer tidak bisa membuktikan tuduhannya, ia dapat dijerat pasal fitnah. Hukuman untuk fitnah lebih berat dibandingkan pencemaran nama baik.
- Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam konteks hukum, fitnah terjadi ketika tuduhan yang dilontarkan tidak benar dan pelaku tidak mampu membuktikan kebenaran dari tuduhannya.
Dampak dan Potensi Sanksi
Berdasarkan pasal-pasal di atas, berikut adalah potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada streamer tersebut:
- Jika tuduhan tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), sanksi yang mungkin dikenakan adalah pidana penjara maksimal sembilan bulan.
- Jika tuduhan tersebut terbukti fitnah (Pasal 311 KUHP), sanksi yang dapat dikenakan adalah pidana penjara maksimal empat tahun.
Selain itu, perlu diingat bahwa proses hukum dapat memakan waktu dan biaya, serta dapat merusak reputasi bagi kedua belah pihak. Dalam kasus ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk meminta bukti dari pihak yang menuduh.
